ScholarMate
English简体中文繁體中文
客服热线:400-1616-289
登录注册
期刊论文

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

Mohd, Din; Ida Keumala, Jeumpa; Nursiti
Jurnal Penelitian Hukum De Jure2016-8-26DOI: 10.30641/dejure.2016.v16.27-40
3阅读
引用收藏
分享

摘要

<jats:p>This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for. In the doctrine of Criminal Law known by criminal responsibility related to offenders, and in progress subject to criminal law, not only individual but institution or agency or corporation/firms. So, they should be responsible for it. It was a normative legal research, studying the principles of law related to criminal responsibility. Collecting data were done by two stages that were literature and field research. The first aimed to obtain secondary data namely, law material ;primary, secondary and tertiary. And then, the second, collecting data with an in-depth interview with certain key informant. It used a qualitative method.The result showed that party never asked for their responsibility related to offences by legislative candidates who committed election crime because the act did not rule it. The party had not take action associated with offences were done by them. Politic party as cooperation/firms ideally should take account to candidates who conducted the crime. It was a necessary regulation that managed its accountability as in cooperation. Besides, the party should give politics education and strict sanctions to them who did despicable manners. Key words: accountability, party, election of criminal act, legislative ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, Apa tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota  Legislatif dan apakah  partai dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota legislatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena di dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan pelaku, dan dalam perkembangannya subyek hukum pidana bukan hanya orang perorangan, malainkan juga suatu badan atau korporasi. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah juga suatu badan atau korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, namun demikian diperlukan data lapangan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (library research), untuk memperoleh data sekunder  berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (deptintevew) dengan narasumber yang ditentukan. Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai tidak pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana Pemilu, karena Undang-undang  tidak mengatur pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota ligeslatif. Partai tidak pernah melakukan tindakan terkait dengan calon legislatif yang melakukan pelanggaran. Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Diperlukan regulasi  yang mengatur pertanggungjawaban partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif sebagaimana pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Di samping itu, hendaknya partai melakukan pendidikan politik kepada anggotanya dan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai politik yang merlakukan perbuatan yang tercela. Kata Kunci: Tindak pidana Pemilu</jats:p>

相关
加载中…

文献加载失败,请重试

重试

发表信息

论文状态
公开发表
期刊
Jurnal Penelitian Hukum De Jure
发表日期
2016-08-26
卷期
第 16 卷, 第 1 期
页码
27
DOI
10.30641/dejure.2016.v16.27-40

作者

  • M

    Mohd, Din (第一作者)

  • I

    Ida Keumala, Jeumpa

查看全部 3 位作者收起作者
  • N

    Nursiti

登录解锁更多功能

  • 收藏这篇,随时在“我的 · 收藏”找回
  • 认领你的成果,生成推广素材
  • 关注作者获取最新成果
  • 加入项目组、协同写作
注册 / 登录

产品服务

  • 科研之友
  • 创新城
  • 科创云

服务支持

  • 帮助中心
  • 隐私政策
  • 服务条款

联系方式

在线客服:【】
客服热线:400-1616-289
电子邮箱:support@scholarmate.com

关注或下载科研之友

微信二维码
微信公众号
客户端下载二维码
下载客户端
科研成果科研人员科研机构科研动态爱瑞思软件

©2026 深圳市科研之友网络服务有限公司

公安备案图标粤公网安备 44030502000213
粤ICP备 16046710 号粤B2-20110417